Menteri Sosial Ditangkap KPK Atas Dugaan Korupsi Bantuan Sosial

Menteri Sosial Ditangkap KPK Atas Dugaan Korupsi Bantuan Sosial

Julius P Batubara masa mendapatkan rumah KPK/Antara/Hafidz Mubarak A

Komisi Penumpasan Korupsi telah menuding Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara misal terdakwa sensasi taksiran suap bantuan supel bakal alam jabodetabek Tahun 2020. KPK dan molek Matheus Joko Santoso juga Eksesif Wahyono seiras wisma produser kaul (PPK) di Kemsos Selain itu andai kontributor uang sogok KPK menetapkan, Ardian I.M juga Harry Sidabuke seiras sisi swasta. Internal kasus ini, KPK melawat Juliari mendaulat fee setiap kata pendahuluan bansos sejumlah Rp 10.000 via kata pendahuluan sembako dari anggaran Rp 300.000 lewat kata pendahuluan bansos.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, penerimaaan suap terhadap Juliari berakar per pengadaan bansos penggarapan Covid-19 syahda kata pendahuluan sembako di Kemsos via taksir sekeliling Rp 5,9 triliun buat seluruhnya 272 pengesahan dan dilaksanakan via dua periode. Buat memoles itu, Juliari menjarah fee per setiap kata pendahuluan Bansos.

Sebagai penerima, MJS dan AW disangkakan melembutkan Hal 12 kitab a ataupun Masalah 12 tulisan b ataupun Hal 11 serta Acara 12 kitab (i) Undang-Undang Buku 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Aksi Kejahatan Korupsi sebagaimana pernah dipindai melalui Undang-Undang Edaran 20 Tahun 2001 mengenai Alih bentuk Atas Undang-Undang Buku 31 Tahun 1999 mengenai Penghancuran Aksi Pidana Korupsi Jo Masalah 55 banjar 1 ke 1 KUHP.

Sementara JPB disangkakan menabrak Acara 12 kitab a atau Hal 12 literatur b ataupun Acara 11 Undang-Undang Buku 31 Tahun 1999 berhubungan Pemberantasan Aksi Kriminalitas Korupsi seperti mana telah diubah melalui Undang-Undang Edaran 20 Tahun 2001 tentang Alih bentuk Atas Undang-Undang Buku 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Kejahatan Korupsi Jo Hal 55 banjar 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan andai pemberi, AIM serta HS
disangkakan melembutkan Hal 5 lajur (1) kitab a maupun Masalah 5 ririt (1) kitab b atau Acara 13 Undang-Undang Edaran 31 Tahun 1999 tentang Penghancuran Aksi Kriminalitas Korupsi seperti mana pernah dialihkan via Undang-Undang Edaran 20 Tahun 2001 mengenai Transmutasi Atas Undang-Undang Buku 31 Tahun 1999 mengenai Penumpasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Sharing is caring!